Housing-Estate.com, Jakarta - Dana asing yang ingin masuk ke bisnis properti di negara-negara emerging market seperti Indonesia berlimpah. Emerging market adalah wilayah dengan ekonomi dan pasar yang masih terus berkembang dan tumbuh tinggi. Indonesia bersama India, China, Vietnam, Filipina, dan beberapa negara lain tergolong emerging market karena tetap mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibanding ratusan negara lain di dunia.

“Mereka mencari negara-negara seperti Indonesia karena berharap yield (pengembalian investasi) yang tinggi, karena di negara-negara maju atau di negara asal mereka yield itu sudah rendah,” kata Chris Marriot, Chief Executive Officer (CEO) Savills South East Asia, sebuah perusahaan konsultan properti global yang berbasis di London (Inggris), dalam jumpa pers menjelang penyelenggaraan Savills Property Leaders Dialogue di Jakarta, Senin (1/11).

Ia didampingi Managing Director Savills Indonesia Craig Williams, Senior Director Lucy Rumantir dan Head of Research & Consultancy Anton Sitorus. “Karena itu bisnis properti di Indonesia tetap prospektif dalam jangka menengah panjang kendati saat ini pasarnya lesu (weak),” jelasnya. Sebagian investor asing itu sudah merealisasikan investasinya puluhan triliun di Indonesia dalam bentuk pengembangan proyek seperti dari China, Hongkong, Singapura, Jepang dan Korea.

Chris tidak menyebutkan nilai duit yang akan dan sudah dibawa para investor asing itu ke dalam bisnis properti di Indonesia. Yang jelas mereka tertarik masuk ke bisnis properti di Indonesia terutama karena ekonominya yang tetap tumbuh cukup tinggi kendati ekonomi dunia turun, populasinya yang besar, politik yang relatif stabil dan biaya tenaga kerja yang masih rendah, ditambah masifnya pembangunan infrastruktur transportasi dalam tiga tahun terakhir.

Craig menambahkan, pembangunan infrastruktur sangat menentukan pemulihan bisnis properti yang lesu tiga tahun terakhir, karena menciptakan atau memperlancar konektifitas antar-wilayah. Juga ikut menentukan sistem perpajakan, terutama pajak pertambahan nilai barang mewah dan super mewah (PPNBM), implementasi konsep pengembangan properti berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya, dan masalah pertanahan.